Friday, June 11, 2010 at 1:01am
Sejarah sosial,politik,&budaya di Indonesia selalu masih dibayangi :
praktik feodalisme, sebuah peninggalan warisan sejak zaman kerajaan di masa lalu .
Dalam struktur yang menciptakan stratifikasi sosial yang timpang,
MAsih tampak kondisi masyarakat awam pribumi adl gol mayoritas yang subordinat
karena berada dalam dominasi dan hegemoni golongan elite kekuasaan.
Salah satu akibat yang paling kental nyata da[at disaksikan dalam kehidupan sosial dan ekonomi,
praktek feodalisme halus melahirkan kultur patronase yang kental.
Istilah 'patron' berasal dari ungkapan Bahasa Spanyol yang secara etimologis berarti 'seseorang yang memiliki kekuasaan (power), status, wewenang dan pengaruh'. Sedangkan klien berarti 'bawahan' atau orang yang diperintah dan yang disuruh.
Pola hubungan patron-klien merupakan aliansi dari dua kelompok komunitas atau individu yang tidak sederajat. Baik dari segi status, kekuasaan, maupun penghasilan sehingga menempatkan klien dalam kedudukan yang lebih rendah (inferior), dan patron dalam kedudukan yang lebih tinggi (superior).
Atau, dapat pula diartikan bahwa patron adalah orang yang berada dalam posisi untuk membantu klien-kliennya (Scott, 1983 dan Jarry, 1991).
Bentuk baru dari patronisme dalam sebuah partai politik akibat adanya pengkultusan terhadap tokoh tertentu di sebuah partai. Sebagai contoh dapat disaksikan disetiap PARPOL memaksa partai menempatkan tokoh yg telah di kultuskan pada posisi tertinggi, sampai dengan seluruh keluarga secara turun temurun akan mendapatkan prioritas UTAMA disetiap kesempatan perekrutan
Sebagai ilustrasi maaf, Ibu Megawati dari PDI Perjuangan , sebagai pucuk pimpinan.Posisi yang tak tergantikan dan sangat dihormati, dan di kultuskan , dimana Ibu Megawati sebagai pendiri dan anak Bung Karno yang merupakan garis keturunan secara biologis.... tanpa ada ada alasan untuk bisa menggantikannya..itulah INDONESIA..msh sgt berbau mengkultuskan seseorang'
Bila kita coba melihat ke negeri “Sakura”
sebelum Restorasi Meiji, Jepang melaksanakan pendidikannya berdasarkan sistem masyarakat feodal, yaitu pendidikan untuk samurai, petani, tukang, pedagang, serta rakyat jelata. Kegiatan ini dilaksanakan di kuil dengan bimbingan para pendeta Budha yang terkenal dengan sebutan Terakoya (sekolah kuil). Mirip dengan pesantren di Indonesia.
Namun, semenjak Restorasi Meiji dikibarkan, bagai bola salju, pemerintah Jepang terus “menggelindingkan” puspa ragam kebijaksanaannya dengan mulai giat menerjemahkan dan menerbitkan pelbagai macam buku, di antaranya tentang ilmu pengetahuan, sastra, maupun filsafat. Para pemuda banyak dikirim ke luar negeri untuk belajar sesuai dengan bidangnya masing-masing, tujuannya jelas yaitu mencari ilmu dan menanamkan keyakinan bahwa Jepang akan dapat “berdiri sama tinggi, duduk sama rendah” dengan kemajuan dunia Barat.
Dari upaya tersebut, lahirlah tokoh modernisasi pendidikan Jepang era Meiji seperti Fukuzawa Yukichi, yang punya gagasan cemerlang. Gasan yang terkenal tercetus dalam bukunya berjudul Gakumon no Susume (Jepang: di antara Feodalisme dan Modernisasi) menyatakan pada bagian pendahulaun buku tersebut “Sebagai jalan yang paling ampuh untuk mencapai tujuan negara adalah melalui pendidikan sebab Tuhan tidak menempatkan manusia yang lain. Kalau kenyataan dalam masyarakat memang ada orang yang berkedudukan lebih tinggi dan ada pula yang berkedudukan lebih rendah. Perbedaan ini disebabkan karena yang berkedudukan tinggi telah mementingkan pendidikan, sedangkan yang rendah sebaliknya”.
Kemajuan bangsa Jepang bertambah “runcing” sesudah tentara pendudukan Amerika Serikat (AS) — setelah Jepang kalah perang pada PD II — banyak memberikan dorongan pada bangsa Jepang untuk mencurahkan perhatiannya pada bidang pendidikan. Struktur baru pendidikan yang dikembangkan Amerika Serikat dalam Cummings (1984), ada empat hal pokok yang dapat dijelaskan.
Pertama, sekolah dasar (SD) wajib selama enam tahun dan tidak dipungut biaya. Bertujuan untuk menyiapkan anak menjadi warga yang sehat, aktif menggunakan pikiran, dan mengembangkan kemampuan pembawaannya. Kedua, sesudah SD ada sekolah lanjutan pertama selama tiga tahun, punya tujuan untuk mementingkan perkembangan kepribadian siswa, kewarganegaraaan, dan kehidupan dalam masyarakat serta mulai diberikan kesempatan belajar bekerja.
Ketiga, setelah sekolah lanjutan pertama, ada sekolah lanjutan selama tiga tahun. Bertujuan untuk menyiapkan siswa masuk perguruan tinggi dan memperoleh keterampilan kerja. Keempat, universitas harus berperan secara potensial dalam mengembangkan pikiran liberal dan terbuka bagi siapa saja, bukan pada sekelompok orang. Munculnya struktur baru pendidikan di Jepang yang di kembangkan Amerika Serikat, merupakan bentuk “revisi” dari struktur pendidikan lama yang sudah ada sebelum Perang Dunia II.
Kegiatan Jepang dalam cerdas dan mencerdaskan bangsanya telah menuai hasil yang signifikan. Korelasi antara majunya pendidikan Jepang dan kemajuan industrinya benar-benar terwujud. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan bangsa Jepang tumbuh menjadi negara industri utama di Asia, yang kedudukannya sejajar dengan bangsa Barat lain seperti Inggris maupun Prancis.
Di samping itu, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh The Political and Economic Risk Consultancy (PERC), lembaga konsultan yang berkedudukan di Hong Kong pada akhir tahun 2001 (Republika, 03/05/02) menempatkan Jepang dalam urutan ketiga di bawah Korea Selatan dan Singapura, dalam Human Development Index atau indeks pembangunan manusia (IPM). Sementara itu, kalau kita bandingkan dengan IPM Indonesia, sungguh sangat jauh. Dari 12 negara Asia yang disurvei, Indonesia berada di urutan juru kunci. Hasil survei tahun 2000 dari United Nation Development Program (UNDP), badan PBB yang mengurus program pembangunan, menempatkan Indonesia di urutan ke-109 dari 174 anggota PBB (Republika, ibid). Rendahnya IPM Indonesia merupakan ouput dari mutu sistem pendidikan.
Di Indonesia pada abad ke-8 sampai 10 berkembang beberapa kerajaan yang berorientasi pada agama Budha dan Hindu di Jawa Tengah, dengan peninggalannya yang terkenal berupa Borobudur, Prambanan, dan lain-lain. Begitu pula di Jepang, pada zaman yang sama mereka menyerap dan mengasimilasikan kebudayaan Cina, dengan mengembangkan kebudayaan Nara-Heian dan pembangunan kuil Horyuji serta Bangsal Budha Agung di Nara. Menurut Taroo Sakamoto, persamaan waktu antara munculnya Borobudur dan Bangsal Budha Agung merupakan petunjuk akan adanya persamaan antara Kebudayaan Indonesia dan Jepang.
Namun, seiring dengan berjalannya waktu pada abad ke-17, Jepang dengan politik isolasinya, melaksanakan pendidikannya dengan sistem terakoya (sekolah kuil). Menjelang akhir zaman Shogun terdapat lebih dari 7.000 terakoya. Ini merupakan dasar bagi pelaksanaan sistem wajib belajar (gimu kyooiku) yang lebih komprehensif setelah dimulainya Restorasi Meiji.
Pendidikan yang meluas dan membumi telah membuat orang Jepang hampir semuanya melek huruf mendekati angka 100%, dan orang yang buta huruf kurang lebih hanya 0,7% pada tahun 1979. Bandingkan dengan Indonesia! Menurut Dirjen PLS Depdiknas, Fasli Djalal, saat ini lebih dari 16 juta WNI yang berusia di atas 10 tahun masih belum melek huruf. Lagi pula, menurut Dirjen Dikdasmen, Indra Jati Sidi, banyak sekali lulusan SD yang tidak bisa melanjutkan ke SMP karena berbagai sebab.
Tingginya standar pendidikan Jepang tidak semata-mata muncul dengan sendirinya, namun yang juga harus diingat seperti kita ketahui ciri utama bangsa Jepang selalu kehausan yang tak pernah puas akan pengetahuan. Sebagai bangsa literal dan minat baca yang tinggi, wajar dan mengamini bila bangsa Jepang maju dalam bidang pendidikan. Bukan hanya bacaan berupa buku ilmu pengetahuan, teknologi, dan sastra saja yang menjadi bahan bacaan mereka, tetapi koran pun masih menjadi bacaan wajib setiap hari. Sebagaimana dikatakan Tanaka dalam Dahidi, “Even today, Japanese still expect to act as the national conscience…newspapers are still the trusted medium in Japan”.
Membaca bagi kebanyakan orang Jepang bukan merupakan kegiatan yang dipaksakan, tetapi karena dalam diri mereka telah tertanam suatu sifat kebutuhan akan bacaan. Akibatnya, tidak heran bila kita lihat kehidupan sehari-hari bangsa Jepang tidak akan lepas dari membaca. Di stasiun, perpustakaan, di jalan, atau secara ekstremnya dikatakan, di mana ada kehidupan, di situ mereka membaca.
Bagaimana Jepang berhasil dalam merombak masyarakat melalui pendidikan? Menurut Wiliam K. Cummings, beberapa faktor yang mendukung adalah sebagai berikut. Pertama, perhatian pada pendidikan datang dari pelbagai macam pihak. Kedua, sekolah Jepang tidak mahal. Ketiga, di Jepang tidak ada diskriminasi terhadap sekolah. Keempat, kurikulum sekolah Jepang amat berat. Kelima, sekolah sebagai unit pendidikan. Keenam, guru terjamin tidak akan kehilangan jabatan. Ketujuh, guru Jepang penuh dedikasi. Kedelapan, guru Jepang merasa wajib memberi pendidikan “manusia seutuhnya”. Terakhir, guru Jepang bersikap adil.
Menurut William O’neil, pakar pendidikan dari University of Southern California dalam Ideologi Pendidikan (2001), menyatakan bahwa pendidikan kalau boleh diibaratkan memang seperti seorang musafir yang sedang berada pada persimpangan jalan. Jalan mana yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan adalah pilihan. Demikian juga dengan pendidikan, memilih jalan itu merupakan hal yang amat penting dan menentukan keberhasilan.
Sebagai ikustrasi akhir tulisan ini pendidikan yang menjadi persoalan adalah pendidikan mau melegitimasi sistem dan struktur sosial yang ada ataukah berperan kritis dalam usaha melakukan perubahan sosial dan transformasi menuju dunia yang lebih adil.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar