Fenomena ibadah

Ali bin abi Thalib , dalam kitab Nahl Balaghah, mengatakan  :

ada tiga kelompok manusia yang menjalankanibadah, sebagai berikut :

Kelompok pertama, orang beribadah karena menghendaki keuntungan,  itu ibadah pedagang.

Kelompok kedua, orang beribadah karena takut siksa, itu ibadah budak.

Kelompok ketiga, orang yang beribadah hanya karena bersyukur kepada-Nya,

itulah ibadah orang merdeka.

Pencapaian Puasa Batin  memberikan signal kepada umat Islam agar melakukan ibadah dengan penuh ketulusan. Salah satu rukun Islam yang hendak ditunaikan dalam rangka penyucian diri, memperkaya spiritualitas;bukan karena beban agama, apalagi menganggapnya tradisi yang mengungkung. Ketulusan menyadarkan manusia dalam menelanjangi kelemahan diri masing-masing. Berangkat dari kelemahan diri , manusia selayaknya mencoba berproses menuju pembenahan dan perbaikan diri. Dengan demikian, setiap menjalani puasa, manusia seharusnya berusaha melaksanakan  perubahan transformatif yang mengantar ke dalam kehidupan lebih berarti, bukan hanya bagi diri sendiri tetapi semua manusia.

Ironisnya , puasa yang secara ritual dijalani justru dapat dikatakan tampaknya  absen dari nilai ketulusan. Kita berpuasa lebih dikarenakan sesuatu selain Tuhan; semacam kenginan , misalnya, masuk surga atau demi menunjukkan tingkat keberagamaan kita kepada orang lain. Kebanyakan dari manusia yang berpuasa justru mengedepankan kesombongan, menganggap lebih baik dari yang lain, bahkan menyebarkan kekerasan karena dalam angan-angan mereka yang merasa sebagai orang suci  yang telah mendapat mandat dari Tuhan untuk melakukan apa saja bagi orang lain. Akibatnya, puasa bukan lagi meningkatkan spritualitas dan religiustitas, tetapi tanpa disadari mendegradasikannya.

Fenomena ibadah untuk mencari keuntungan kini amat tampak. Berbagai ceramah keutamaan Ramadhan sebagai bulan penuh berkah: sepuluh awalnya rahmat, sepuluh tengahnya ampunan, dan sepuluh ujungnya pelepasan dari neraka. Terlebih, di bulan Ramadhan, ada satu malam yang bernilai seribu bulan (lailatul qadar). Hampir setiap penceramah mengungkap hal ini, dan mengatakan, siapa pun yang melakukan ibadah sunat pada bulan Ramadhan, niscaya nilainya dicatat sebagai ibadah wajib; siapa yang melakukan ibadah wajib, nilainya dilipatgandakan berpuluh bahkan beratus kali lipat. Kita pun ramai-ramai berebut pahala. Kita pikir, rangkaian ibadah selama bulan suci ini insya Allah akan menghapus dan mengimbangi pelbagai kekurangan, bahkan menghapus kejahatan— korupsi, penipuan, pemerkosaan hak-hak orang lain, dan lainnya—yang dilakukan sebelas bulan sebelumnya. Inilah mental pedagang yang dimaksud Ali ibn Abi Thalib.

Salah satu sebab yang tampaknya memicu kecenderungan melakukan ibadah ala pedagang adalah karena banyak ulama memberi tekanan lebih besar pada ajaran-ajaran eskatologis. Menurut tinjauan Jane I Smith Yvonne Y Haddad (1996: 2), hal itu awalnya dilakukan guna membentengi umat Islam dari pengaruh materialisme Barat. Namun, kecenderungan ini memberi dampak negatif, yakni terkikisnya nilai-nilai sosial dan kemanusiaan dalam ibadah. Akibatnya, ibadah hanya dipandang sebagai kewajiban manusia kepada Tuhan dan bekal menghadapi Hari Pengadilan.

Bukti nyata fenomena ini adalah shalat. Nabi menyatakan, shalat adalah tiang agama, penanda keislaman seseorang. Al-Quran menegaskan, shalat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Namun, kenyataannya, shalat sama sekali tidak berpengaruh pada perubahan sikap dan perilaku. Shalat tak membuat kita lebih menyayangi sesama, tak bisa mencegah kita menggunjingkan orang lain; tak kuasa menahan tangan untuk memalsu data dan me-mark-up anggaran, tak bisa mengendalikan tangan untuk merusak berbagai sendi kehidupan.

Begitu banyak pejabat yang tak pernah tinggal shalat lima waktu seraya tak segan menghabiskan uang rakyat. Begitu banyak pengusaha diceritakan sering puasa Senin-Kamis, tetapi enggan menghargai hak-hak pekerjanya. Begitu pun pekerjanya.

Banyak di antara mereka tak pernah tinggal shalat, tetapi mereka tak sungkan memalsu data, mengurangi kadar timbangan, dan melakukan tindakan korup uang kantor. Semua ini diakibatkan karena ego diri dan lebih mementingkan nilai-nilai duniawi.

Seharusnya, sebagaimana ditandai rukun shalat yang terakhir, shalat yang dilakukan bisa melahirkan kedamaian (salam) dan bisa membuat kita lebih menghargai hak-hak manusia.

Bukankah demkian dear all of my sweet brother & sister???

Sudah Merdekakah Indonesiaku?

by Nurul Candrasari Masykuri on Wednesday, August 18, 2010 at 6:29am




Bangsa merdeka adalah bangsa yg bebas dari penjajahan ,
bebas menentukan nasib sendiri dan menciptakan masyarakat adil dan makmu
saat ini apakah kita sudah "MERDEKA"
Lalu andai memang sudah merdeka apa saja yang sudah kita capai sebagai bangsa yg merdeka,
Lihatlah secara hati nurani dan fakta riil .


Gegap-gempita dan pekik merdeka sebentar lagi akan kembali membahana. Pidato-pidato heroik kepahlawanan akan mulai bergema. Makna dan semangat kemerdekaan akan kembali bersuara. Anak-anak akan mulai berlomba, para remaja pun bernyanyi bersuka ria.


Sementara itu orang-orang tua dan para veteran akan mulai semangat bercerita
Di tengah hingar-bingar kegembiraan dan suka cita tersebut, diam-diam sebuah mesin politik yang sudah aus terus bekerja.
Megap-megap dan terengah-engah. Tidak mampu mengendalikan kemiskinan, kemelaratan serta ketergantungan kepada pihak luar. Ya, ditengah pekik merdeka dan pidato patriotik tentang kemandirian dan kemerdekaan, kontrak-kontrak tidak adil terus dilanjutkan,




SDA kita pun terus tergadaikan, serta ketergantungan terhadap asing pun terus dilestarikan
Diantaranya, hutang-hutang baru terus dibuat, bahkan terus meningkat berlipat-lipat.
Masalah Pendidikan
Bagaimana carut marutnya berbagai persoalan Politik, Ekonomi ,Sosial Budaya, Pedidikan
dari segi pendidikan secara umum masih sangat menyedihkan dimana banyak sekolah
yg masih reot dan sistem kasta dalam pendidikan lihatlah simiskin akan tetap bodoh,



Masalah Ekonomi Menurut beberapa narasumber di bawah ini :


Dani Setiawan, Ketua Koalisi Anti Utang (KAU) menilai, pemerintah selalu mengedepankan citra dalam mengurus utang daripada kerja kongkrit mengatasinya. Pemerintah selalu menebar siasat pencitraan, dengan mengatakan, kondisi utang aman.


Sebab, menurut Dani, dengan menggunakan produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang sebesar Rp6.253,79 triliun, rasio utang RI turun jadi 26%. "Padahal, yang dibandingkan adalah rasio utang terhadap PDB sedangkan utang terus bertambah," katanya.



Dani memaparkan, jumlah utng RI semakin membesar.







Pada semester pertama 2010, utang RI bertambah Rp34,97 triliun dari posisi 2009, dari Rp1.590 triliun jadi Rp1.625 triliun. "Siasat pencitraan itu, sama sekali tidak mencerminkan membengkaknya utang yang berdampak pada beban anggaran," tukasnya.



Akibatnya, lanjut Dani, beban fiskal pemerintah semakin memburuk. Sebab, selama 5 tahun terakhir dari 2005 hingga 2009, akumulasi beban cicilan pokok dan bunga utang dalam APBN mencapai Rp879,22 triliun. "Angka itu gabungan utang luar negeri maupun dalam negeri," ujarnya.







Untuk 2010 saja, imbuh Dani, pemerintah merencanakan pembayaran cicilan utang pokok dan bunga sebesar Rp237 triliun. Sedangkan anggaran belanja pemerintah pusat hanya Rp725 triliun. "Jadi, hampir setengah dari belanja pemerintah pusat, digunakan untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang," ucap Dani.







Keadaan ini dinilainya sebagai kerawanan dan ancaman besar dalam ekonomi Indonesia. "Sebab, anggaran untuk belanja publik, tidak mendapat prioritas utama dibandingkan prioritas pembayaran cicilan utang yang selalu jadi nomor satu," timpalnya.







Alhasil, lanjut Dani, pemberantasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja baru bukan lagi jadi tugas pemerintah jika dilihat dari postur anggaran semacam itu. Ke depan, tanggung jawab itu, mungkin akan diserahkan ke swasta atau investor asing.



"Penjajahan baru melalui mekanisme utang!" tandas Dani.







Di sisi lain, karakter tambahan utang baru ke luar negeri biasanya dalam bentuk program atau biasa disebut development policy loan. Ini merupakan kerjasama pemerintah dengan Bank Dunia, ADB, Jepang dan lain-lain.



"Sejak 2004, development policy loan mengontrol dan mengarahkan kebijakan ekonomi RI, agar sesuai dengan keinginan dari pihak kreditor," ungkapnya.







Kontrol itu berupa perintah untuk segera memotong subsidi energi seperti listrik dan Bahan Bakar Minyak (BBM). Selain itu juga berupa intervensi seperti, perintah untuk segera merevisi aturan-aturan mengenai Daftar Negatif Investasi agar lebih terbuka dan bebas bagi asing. "Semua itu tertulis dalam utang development policy loan itu," urai Dani.







Dari sisi utang dalam negeri pun bertambah kacau. Sebab, dalam penerbitan obligasi negara pun, sudah bergeser fungsinya. Pada mulanya, obligasi digunakan untuk menutupi defisit anggaran. "Dengan semakin banyaknya kepemilikan asing di Surat Utang Negara (SUN) dan di tengah perlambatan ekonomi Eropa dan AS, RI jadi pasar potensial obligasi bagi para spekulan," imbuhnya







Setelah krisis ekonomi Eropa dan AS pecah, kepemilikan asing di SUN terus meningkat. Hingga Agustus 2010, kepemilikan asing di SUN mencapai Rp177 triliun dengan bunga 8% sangat jauh dari AS 0,58%. "SUN menjadi instrumen pasar keuangan bagi para spekulan dan bukan lagi untuk pembiayaan defisit APBN," jelas Dani.







Selanjutnya menurut Latif Adam, Koordinator Tim Kajian Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengatakan, utang telah menggerogoti kemandirian ekonomi.







Sebab, pada saat utang lobi kesepakatan antara kreditor dengan debitor ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi.



"Lobi ini tidak pernah transparan, ada agenda atau konsesi apa bagi kreditor di balik pemberian utang," ujarnya.







Di sisi lain, Latif mengakui, rasio utang RI terhadap PDB mengalami penurunan. Tapi, ini jadi politik pencintraan bahwa pemerintah berhasil menekan rasio utang terhadap PDB. "Padahal, yang pas untuk mengukur rasio utang adalah besaran utang terhadap PNB (Produk Nasional Bruto)," timpalnya.



PDB mencerminkan, masyarakat Indonesia dan asing memiliki kewajiban membayar utang. Padahal asing tidak. Sedangkan PNB, lebih merepresentasikan rakyat yang harus membayar utang. "Saat ini, rasio utang terhadap PNB tidak pernah disebut-sebut," pungkas Latif.







Andai akan dibandingkan utang RI tahun 1998 (238 trilyun)



maka utang RI Maret 2009 berlipat 7 kali lipat! 7 kali lipat lebih parah dari 32 tahun ORBA!



Bahkan kalau mau yang dilihat cuma yang 400 trilyun saja (yang dihutang di 5 tahun terakhir)



itu pun masih lebih besar dari utang hasil ORBA yang cuma 238 trilyun.







Pada gilirannya, membayar cicilan dan bunga utang tadi akan mencekik rakyat karena mengambil porsi besar dari APBN,



serta bisa menguras cadangan devisa. Sungguh ironis,







Di bulan Agustus yang bernuansakan kemerdekaan, kemandirian, dan anti penjajahan ini, pemerintah dalam RAPBN 2010 justru menaikkan pos pembayaran beban utang, bahkan lebih besar dibandingkan anggaran pembangunan infrastruktur:







Beban bunga utang pemerintah dalam anggaran negara kian membengkak dan membebani rakyat. Pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2010, beban utang ditetapkan 115,6 triliun rupiah, meningkat dibandingkan pada 2009 sebesar 101 triliun rupiah. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan anggaran pembangunan infrastruktur RAPBN 2010 sebesar 93 triliun rupiah.







Padahal tidak sedikit studi-studi yang mengkaitkan utang sebagai alat imperialisme atau penjajahan modern. Studi pertama yang secara khusus melakukan hal itu adalah yang dilakukan oleh Teresa Hayter. Berangkat dari hasil penelitiannya yang dibiayai Bank Dunia pada tahun 1970 di empat negara Amerika Latin, Columbia, Chile, Brazil, dan Peru. Hayter kemudian mem-publish hasil risetnya dalam sebuah buku dengan judul Aid as Imperialism.







Hayter secara tegas menyimpulkan bahwa utang luar negeri pada dasarnya bukanlah transfer sumber daya yang bebas persyaratan. Menurut Hayter, hal-hal yang dipersyaratkan dalam pemberian utang luar negeri meliputi:







Pertama, pembelian barang dan jasa dari negara pemberi pinjaman.







Kedua, peniadaan kebebasan dalam melakukan kebijakan ekonomi tertentu, misalnya, nasionalisasi perusahaan asing. Dan







Ketiga, permintaan untuk melakukan kebijakan-kebijakan ekonomi "yang dikehendaki", terutama peningkatan peran sektor swasta dan pembatasan campur tangan langsung pemerintah dalam bidang ekonomi.







Berbagai studi lain juga meng-confirm temuan Hayter,



seperti yang ditulis oleh Hudson (2003), dalam bukunya Super Imperialism: The Origin and Fundamentals of US World Dominance, :



menyebutkan bahwa tujuan pemberian pinjaman oleh Amerika sejak 1960 memang tidak dimaksudkan untuk membantu negara-negara penerima pinjaman, melainkan untuk meringankan tekanan terhadap neraca pembayaran negara tersebut. Kebijakan itu erat kaitannya dengan upaya pemerintah Amerika untuk mensubsidi peningkatan ekspor berbagai barang dan jasa mereka ke seluruh penjuru dunia.







Bukti mutakhir utang sebagai salah satu instrumen penjajahan modern, dibeberkan oleh John Perkins (2004) dalam bukunya yang fenomenal dan kontroversial, Confessions of an Economic Hit Man. Buku ini seperti melengkapi dan menguatkan argumen para peneliti sebelumnya, karena Perkins mengaku mantan "orang dalam" yang berprofesi sebagai economic hit men, dengan misi berikut:







Economic hit men (EHMs) are highly paid professionals who cheat countries around the globe out of trillions of dollars. They funnel money from the World Bank, the U.S. Agency for International Development (USAID), and other foreign "aid" organizations into the coffers of huge corporations and the pockets of a few wealthy families who control the planet's natural resources. Their tools included fraudulent financial reports, rigged elections, payoffs, extortion, sex, and murder. They play a game as old as empire, but one that has taken on new and terrifying dimensions during this time of globalization.







Setelah para EHMs berhasil menggolkan pinjaman tersebut, tugasnya selanjutnya adalah memberikan proyek atau tender raksasa membangun infrastruktur negara seperti pembangkit listrik, pelabuhan, airport, industri minyak, sebagai skenario pembelanjaan hutang tadi, kepada korporasi-korporasi besar AS. Kita bisa membayangkan besarnya keuntungan yang diperoleh korporasi tersebut dengan memenangkan tender sebuah negara! Apalagi, baik perusahaan multinasional atau bank yang memberikan pinjaman, sebenarnya dimiliki oleh pihak yang sama. Ini artinya uang triliunan dolar yang dipinjamkan sebenarnya hanya "berpindah" dari rekening sebuah bank swasta di Washington, ke rekening sebuah bank perusahaan konstruksi di New York. Bank tersebut mendapatkan keuntungan dari bunga hutang, sedangkan perusahaan konstruksi mendapatkan keuntungan dari proyek infrastruktur negara tadi, dan pemerintah AS mendapat keuntungan dari "upeti" pajak.







Kalau sudah seperti ini, utang ribuan triliun tadi sebenarnya untuk siapa? Rakyat banyak atau segelintir rezim?







(Perkins menyebutnya rezim korporatokrasi; sebuah simbiosis mutualisme antara politisi dan konglomerat).







Sayup-sayup pekik merdeka masih terdengar. Begitu pula pidato parapejabat tentang semangat kemerdekaan dan kebebasan dari segala bentukpenjajahan. Anak-anak pun berlomba makan krupuk dan lari karung denganriang gembira. Para remaja masih asyik terbuai oleh alunan musik dan lagu yang mereka nyanyikan di atas panggung 17-an.



Sementara itu para veteran berbicara dengan mata berbinar tentang perjuangan dan pengorbanan mereka.



Pada saat yang sama, entah dimana, para politisi busuk tengah angkat gelas dan toast dengan para EHMs merayakankemenangan mereka.







Belum lagi masalah lainnya yang belum lagi aku sempat membahas lebih dalam yakni sejumlah masalah Politik , Sosial dan Budaya... sungguh Ironis negeri ini



Lalu apakah ini yang namanya "MERDEKA"